Menteri Hanif Faisol Tegaskan: Stop Pembangunan Hotel dan Restoran di DAS Puncak
HarianJawa.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan keprihatinannya atas menyusutnya area lindung di kawasan Puncak, Bogor. Dari semula sekitar 1,6 juta hektare, kini area serapan air tersebut hanya tersisa sekitar 400 ribu hektare. Ia pun menyerukan kepada para pengusaha agar menghentikan pembangunan hotel dan restoran di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Puncak.
Pernyataan ini disampaikan Hanif seusai membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (15/4). Ia menjelaskan bahwa sekitar 1,2 juta hektare area lindung telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan komersial.
“Daya tampung dan resapan air di Puncak berkurang drastis. Kita harus segera memulihkan dan menjaga kawasan yang masih tersisa," tegas Hanif. Ia menambahkan bahwa sisa hutan yang masih ada harus dilindungi agar tidak semakin berkurang, sementara area yang sudah berubah fungsi perlu direstorasi secara bertahap menjadi kawasan lindung kembali.
Hanif juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing. Ia meminta pemda lebih tegas mengingatkan para pelaku usaha agar tidak mendirikan bangunan komersial di kawasan DAS Puncak. "Kalau daerah lalai, KLH atau BPLH bisa turun langsung untuk menanganinya," tegasnya.
Selain isu kawasan lindung, Hanif juga menyoroti pentingnya mempertahankan lahan sawah di Pulau Jawa. Menurutnya, tingkat kesuburan sawah di Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan di pulau lain. Oleh karena itu, sawah produktif harus dijaga agar tidak terus beralih fungsi menjadi permukiman atau kawasan industri.
“Hilang satu hektare sawah di Jawa, butuh beberapa hektare di luar Jawa untuk menghasilkan produksi padi yang setara,” jelas Hanif, menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat sumber daya manusia (SDM) lingkungan hidup, mulai dari penyuluh, pengawas, hingga pengendali. Namun, saat ini belum tersedia peta kebutuhan SDM lingkungan hidup yang jelas di tiap daerah.
Hanif berharap melalui rakor teknis ini, pemerintah bisa mulai menyusun peta kebutuhan SDM lingkungan hidup, baik dari kalangan ASN maupun non-ASN. “Kita ini seperti di serial Avatar. Kita harus mampu menjadi pengendali air, udara, tanah, dan lainnya," ujarnya disambut riuh peserta rakor. (wan)
Baca Juga:
- Burung Hantu Bantu Tingkatkan Produktivitas Petani Majalengka, Efektivitasnya Dipaparkan Menteri PU
- Pemerintah Perkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Lewat MoU Bersama 13 Kementerian dan Lembaga
