Pemerintah Perkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Lewat MoU Bersama 13 Kementerian dan Lembaga

Pemerintah Perkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Lewat MoU Bersama 13 Kementerian dan Lembaga

HarianJawa.com - JAKARTA — Pemerintah semakin serius memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan 13 kementerian dan lembaga negara, pada Senin (21/4/2025).

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi lintas sektor demi memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

“Permasalahan perempuan dan anak itu kompleks. Tidak mungkin diselesaikan sendirian. Kita butuh kekuatan semua pihak,” ujar Arifah dalam sambutannya.

13 Kementerian dan Lembaga Turut Terlibat

Dalam MoU ini, 13 instansi yang bergabung meliputi:

• Kementerian Agama
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Sosial
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Koperasi dan UKM
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Kehutanan
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Baznas

Arifah menyebut, sinergi ini akan mengonsolidasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, sehingga menjadi satu kekuatan bersama. Ia mengibaratkan kolaborasi ini seperti mengikat lidi menjadi sapu yang jauh lebih kuat.

Gaungkan Kolaborasi Hingga ke Desa

Tidak hanya berhenti di tingkat pusat, KemenPPPA juga melibatkan dinas provinsi serta kabupaten/kota secara daring. Langkah ini bertujuan memperluas dampak program hingga ke tingkat desa.

“Mudah-mudahan pendekatan berbasis desa ini bisa menjadi solusi nyata atas tantangan kita bersama,” tambah Arifah.

Fokus pada Tiga Program Prioritas

Dalam kesempatan itu, Arifah juga memaparkan tiga program prioritas yang tengah didorong KemenPPPA (sayangnya pada artikel asal tidak disebutkan detailnya—bisa ditambahkan jika ada update).

Dukungan Menko PMK untuk Kolaborasi Lintas Sektor

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, turut hadir mendukung inisiatif ini. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor demi memastikan perlindungan optimal bagi kelompok rentan.

"Kita ingin memastikan, ke depan, tidak ada lagi perempuan yang tidak berdaya dan tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi," tegas Pratikno.

Baca Juga:

• Menteri Hanif Faisol Tegaskan: Stop Pembangunan Hotel dan Restoran di DAS Puncak
• Burung Hantu Bantu Tingkatkan Produktivitas Petani Majalengka, Efektivitasnya Dipaparkan Menteri PU