Pemerintah Perkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Lewat MoU Bersama 13 Kementerian dan Lembaga
 |
| Pemerintah Perkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Lewat MoU Bersama 13 Kementerian dan Lembaga |
HarianJawa.com - JAKARTA — Pemerintah semakin serius memperkuat upaya
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dibuktikan melalui
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan 13 kementerian dan lembaga
negara, pada Senin (21/4/2025).
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kolaborasi ini
menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi lintas sektor demi memastikan
pemenuhan hak perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
“Permasalahan perempuan dan anak itu kompleks. Tidak mungkin
diselesaikan sendirian. Kita butuh kekuatan semua pihak,” ujar Arifah dalam
sambutannya.
13 Kementerian dan Lembaga Turut Terlibat
Dalam MoU ini, 13 instansi yang bergabung meliputi:
- Kementerian
Agama
- Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian
Kebudayaan
- Kementerian
Sosial
- Kementerian
Ketenagakerjaan
- Kementerian
Kelautan dan Perikanan
- Kementerian
Koperasi dan UKM
- Kementerian
Pariwisata
- Kementerian
Kesehatan
- Kementerian
Kehutanan
- Badan
Pusat Statistik (BPS)
- Baznas
Arifah menyebut, sinergi ini akan mengonsolidasikan berbagai
program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, sehingga menjadi satu
kekuatan bersama. Ia mengibaratkan kolaborasi ini seperti mengikat lidi menjadi
sapu yang jauh lebih kuat.
Gaungkan Kolaborasi Hingga ke Desa
Tidak hanya berhenti di tingkat pusat, KemenPPPA juga
melibatkan dinas provinsi serta kabupaten/kota secara daring. Langkah ini
bertujuan memperluas dampak program hingga ke tingkat desa.
“Mudah-mudahan pendekatan berbasis desa ini bisa menjadi
solusi nyata atas tantangan kita bersama,” tambah Arifah.
Fokus pada Tiga Program Prioritas
Dalam kesempatan itu, Arifah juga memaparkan tiga program
prioritas yang tengah didorong KemenPPPA (sayangnya pada artikel asal tidak
disebutkan detailnya—bisa ditambahkan jika ada update).
Dukungan Menko PMK untuk Kolaborasi Lintas Sektor
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, turut hadir mendukung inisiatif ini. Ia
menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor demi memastikan perlindungan
optimal bagi kelompok rentan.
"Kita ingin memastikan, ke depan, tidak ada lagi perempuan yang tidak berdaya dan tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi," tegas Pratikno.
Baca Juga:
- Menteri Hanif Faisol Tegaskan: Stop Pembangunan Hotel dan Restoran di DAS Puncak
- Burung Hantu Bantu Tingkatkan Produktivitas Petani Majalengka, Efektivitasnya Dipaparkan Menteri PU
