BREAKING NEWS

Ketua DPR Soroti Aksi Bidan Seberangi Sungai, Tuntut Pemerataan Pembangunan

Ketua DPR Soroti Aksi Bidan Seberangi Sungai, Tuntut Pemerataan Pembangunan


HarianJawa.com - Jakarta, Aksi penuh dedikasi seorang bidan bernama Dona Lubis dari Puskesmas Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, baru-baru ini menjadi sorotan nasional. Dona terekam kamera tengah menyeberangi derasnya arus Sungai Batang Pasaman demi mengantarkan obat kepada pasien yang menderita TBC. Video perjuangannya viral di media sosial, memicu beragam reaksi—salah satunya dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (6/8/2025), Puan mengapresiasi keberanian Dona. Namun di balik apresiasi itu, ia juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas masih timpangnya pemerataan pembangunan di daerah, khususnya infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan vital bagi pelayanan kesehatan.

“Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati. Namun kita harus jujur, negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab negara untuk menyediakan infrastruktur dasar,” ujar Puan. 

Baca Juga: Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Ini Daftar Menteri Hadir 

Bukan Soal Satu Bidan, Tapi Soal Sistem

Menurut Puan, peristiwa ini mencerminkan masih banyaknya wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan aman. Akses tersebut semestinya menjadi hak dasar setiap warga negara dan tanggung jawab penuh dari negara.

“Ini bukan hanya soal satu bidan atau satu pasien. Ini soal sistem. Soal keadilan pembangunan. Program-program infrastruktur dan kesehatan harus benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa keberanian individu seperti Dona tidak boleh dijadikan pembenaran atau normalisasi terhadap kelalaian negara dalam membangun akses yang memadai.

DPR Akan Kawal Ketat Anggaran Kesehatan dan Infrastruktur

Sebagai Ketua DPR, Puan menegaskan bahwa lembaga legislatif akan mengawasi secara ketat pengalokasian anggaran lintas kementerian yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dan layanan publik.

Beberapa kementerian yang disoroti antara lain:

  • Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kami ingin memastikan anggaran kesehatan dan infrastruktur tidak hanya besar di pusat, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran republik ini,” kata Puan.

Baca Juga: Mendagri Ajak Akademisi Evaluasi Pilkada, Revisi UU Bisa Jadi Opsi 

Solusi Konkret: Dari Peta Risiko hingga Transportasi Darurat

Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun peta risiko wilayah layanan kesehatan. Peta ini penting untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang kesulitan akses, baik bagi pasien maupun tenaga medis.

Tak hanya itu, menurutnya perlu ada:

  • Penguatan anggaran pembangunan infrastruktur penghubung ke fasilitas kesehatan

  • Jaminan keselamatan dan perlindungan kerja bagi tenaga medis

  • Penyediaan transportasi darurat untuk wilayah-wilayah sulit dijangkau

“Negara tidak bisa terus mengandalkan pengorbanan individu. Kita harus pastikan sistem kita kuat, adil, dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” tambah Puan.

Insentif Berdasarkan Risiko dan Tingkat Keterpencilan

Selain infrastruktur, Puan juga menyuarakan pentingnya kebijakan insentif yang berbasis pada tingkat keterpencilan dan risiko geografis. Ia menyebut bahwa bidan, perawat, maupun dokter tidak hanya perlu diminta untuk mengabdi—tetapi juga perlu mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak.

“Tenaga medis di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) perlu dukungan ekstra, bukan hanya pujian,” katanya.

Baca Juga: Dukung Evakuasi Warga Gaza, Partai Gelora Siapkan Tim Relawan

Kronologi Aksi Bidan Dona Lubis

Peristiwa ini mencuat usai video Dona Lubis (46), seorang bidan dari Pasaman, viral di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Dona terlihat menyeberangi Sungai Batang Pasaman yang deras tanpa adanya jembatan penghubung.

Jembatan sepanjang 15 meter yang menghubungkan Nagari Cubadak Barat dan Kejorongan Sinuangon diketahui terputus sejak Jumat (1/8/2025). Meski demikian, Dona tetap menjalankan tugasnya mengunjungi pasien penderita TBC.

“Itu memang sudah menjadi bagian dari tugas saya sebagai tenaga kesehatan,” ungkap Dona saat diwawancarai media lokal.

Suara Masyarakat: “Kami Bangga, Tapi Juga Sedih”

Aksi Dona memang menuai pujian. Banyak warganet mengaku terharu melihat semangat pengabdian tanpa pamrih yang ia tunjukkan. Namun di sisi lain, banyak pula yang menyayangkan kondisi infrastruktur yang buruk di wilayah tersebut.

Warga setempat menyampaikan rasa bangga, namun juga berharap pemerintah segera turun tangan membangun kembali jembatan yang putus.

“Kami bangga punya bidan seperti Bu Dona, tapi juga sedih karena harus sampai seperti itu baru viral,” ujar seorang warga Nagari Cubadak Barat.

Seruan untuk Pemerataan yang Nyata

Peristiwa ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta pembangunan nasional. Puan menyampaikan bahwa konsep Indonesia Maju tidak bisa hanya dibangun dari pusat ke pinggiran. Sebaliknya, pembangunan harus dimulai dari titik-titik rawan yang selama ini luput dari perhatian.

“Keadilan sosial tidak akan tercapai jika kita menutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat di pelosok negeri,” pungkas Puan.

Baca Juga: Prabowo Ingin Indonesia Jadi Penjembatan dalam Perang Tarif AS-Tiongkok, Tegaskan Sikap Netral 

Catatan Redaksi

Kisah seperti Dona Lubis bukanlah yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir jika sistem layanan publik tidak dibenahi secara menyeluruh. Pemerintah perlu mendengar suara dari lapangan, bukan hanya dari balik meja rapat di ibu kota. Negara hadir bukan hanya lewat regulasi, tapi juga lewat akses yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar