Mendagri Ajak Akademisi Evaluasi Pilkada, Revisi UU Bisa Jadi Opsi

HarianJawa.com - JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TitoKarnavian mengajak kalangan akademisi untuk turut mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilu secara keseluruhan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan halalbihalal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Banyak PSU Jadi Alasan Perlu Evaluasi Pilkada 2024

Menurut Mendagri, meskipun pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar di sebagian besar wilayah, masih banyak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) yang berdampak pada stabilitas dan kelancaran pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk melibatkan akademisi dalam menyusun kajian perbaikan sistem Pilkada ke depan.

“Kami butuh masukan dari akademisi, untuk disampaikan ke pemerintah maupun DPR sebagai pembuat undang-undang. Bisa jadi nanti ada revisi undang-undang Pilkada,” kata Tito.

Pilkada Langsung Tetap Penting dalam Demokrasi

Tito menegaskan bahwa sistem Pilkada langsung masih relevan karena memberikan ruang demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Mekanisme ini dinilai mampu memperkuat legitimasi kepala daerah dan membuka peluang bagi calon dari berbagai latar belakang untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

“Pilkada langsung memungkinkan siapa pun ikut serta. Ini memperluas kesempatan dan membuka jalan bagi tokoh-tokoh yang mungkin tak mendapat ruang dalam sistem penunjukan,” ujarnya.

Tantangan Pilkada: Biaya Tinggi dan Potensi Konflik

Meski memiliki nilai demokrasi yang tinggi, Pilkada langsung juga memiliki sejumlah tantangan, salah satunya adalah biaya politik yang besar. Menurut Tito, hal ini bisa menjadi beban dan membuka celah terjadinya konflik, baik sebelum maupun sesudah proses pemilihan.

“Tantangan utamanya biaya politik dan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa memicu kekerasan,” ungkapnya.

Evaluasi Pilkada: Untuk Demokrasi yang Lebih Akuntabel

Mendagri menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada agar sistem demokrasi bisa tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. Revisi terhadap undang-undang Pilkada pun terbuka sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Evaluasi ini diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, agar kajiannya komprehensif dan solutif. Tujuannya adalah menciptakan sistem Pilkada yang lebih efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas serta partisipasi rakyat.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Indonesia Jadi Penjembatan dalam Perang Tarif AS-Tiongkok, Tegaskan Sikap Netral
• Dukung Evakuasi Warga Gaza, Partai Gelora Siapkan Tim Relawan